AKSI DEMO MENOLAK WTO

CAUSEWAY BAY – Minggu (10/12), sekitar 700 orang dari berbagai negara melakukan aksi long march dari Causeway Bay menuju Central, untuk menolak kebijakan World Trade Organization (WTO). Kampanye yang mengusung tema ”Hong Kong People Alliance on Globalization” itu digelar sejumlah aliansi gabungan dari AMCB, CMR, HKPA, Korsel, sekaligus sebagai penutupan dari rangkaian kegiatan sebelumnya yang prakarsai oleh HKPA.

Pada 3-10 Desember, memang telah digelar forum diskusi, melanjutkan ritual tahun lalu: memprotes WTO. Diskusi yang disebut Hong Kong Social Forum itu secara khusus memberikan informasi dan pendidikan kepada penduduk lokal mengenai isu-isu globalisasi. Utamanya, dampak WTO sebagai organisasi perdagangan global yang mengatur perdagangan seluruh dunia. WTO saat ini beranggotakan 145 negara, termasuk Hong Kong, Indonesia, Nepal, Srilangka, dan Filipina.
Seberapa pentingkah diskusi dan unjuk rasa digelar untuk menolak WTO? Menurut Ketua ATKI Eni Lestari, WTO kini sudah tidak melulu soal perdagangan, melainkan telah merambah ke beberapa sektor lain. Termasuk, menyangkut kehidupan manusia seperti pendidikan, transportasi, kesehatan, komunikasi, dan lain-lain. ”Lewat diskusi, ada kebaikan yang diperoleh masyarakat Hong Kong. Mereka makin open up terhadap isu-isu globalisasi,” ujarnya.
Selama ini, globalisasi dinilai seakan-akan bagus, menunjukkan solidaritas antar-bangsa, dan dielu-elukan sebagai proses yang akan membawa kesejahteraan bagi bangsa-bangsa dan komunitas. ”Tapi, itu bukan kata-kata rakyat yang ingin menyatukan dunia. Melainkan kata-kata pengusaha yang ingin memperluas barang dagangannya,” tambah Eni.
Dengan berbagai jargon, WTO kelihatannya memang bagus karena bisa mengembangkan bisnis secara luas dan bebas. Tapi sejatinya, malahan mengakibatkan maraknya swastanisasi terhadap korporasi-korporasi yang sebelumnya dimiliki dan dikontrol pemerintah. Itu sama artinya dengan mengurangi peran pemerintah.
WTO harus diwaspadai, karena negara-negara maju mempunyai kekuasaan besar. Semisal, mengaitkan komitmen WTO dengan program politik utang luar negeri atau melalui kontrak pinjaman dari Bank Dunia/IMF. Tentu, posisi negara-negara berkembang akan kalah dan tunduk melayani kepentingan negara-negara kaya. ”Itu sebabnya, WTO harus kita tolak,” tegas Eni, yang turut menyerahkan petisi mewakili AMCB. (KDS)